AMPHIBI Soroti Lima Proyek Dinas Perkimtan Palembang Senilai Rp28 Miliar, Desak Audit dan Evaluasi Kepala Dinas

PALEMBANG – Aliansi Mahasiswa Pemuda Bersatu Indonesia (AMPHIBI) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Wali Kota Palembang. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak Pemerintah Kota Palembang mengusut dugaan penyimpangan anggaran pada lima paket pekerjaan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Palembang Tahun Anggaran 2026.

AMPHIBI menyoroti lima paket pekerjaan dengan total nilai anggaran mencapai Rp28.035.110.000 atau sekitar Rp28,03 miliar. Massa aksi menilai, besarnya anggaran tersebut perlu mendapat perhatian serius melalui pemeriksaan menyeluruh oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

Adapun lima paket pekerjaan yang menjadi sorotan AMPHIBI, yakni:

1.Penataan Median Taman Simpang Polda–Simpang Bandara senilai Rp4,9 miliar.

2.Penataan Median Taman dari Persimpangan Polda hingga Bundaran Air Mancur Masjid Agung senilai Rp7,9 miliar.

3.Penataan Median Taman Jalan Jenderal A. Yani dan Jalan DI Panjaitan senilai Rp7,4 miliar.

4.Penataan Median Taman Jalan Rasyid Sidiq dan Jalan Wahid Hasyim senilai Rp4,9 miliar.

5.Belanja pembelian bahan tanaman atau benih senilai Rp2.935.110.000

Menurut AMPHIBI, besarnya alokasi anggaran tersebut harus diimbangi dengan keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Mulai dari perencanaan, spesifikasi teknis, proses pengadaan, realisasi anggaran, hingga hasil pekerjaan di lapangan.

Mereka mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kelima paket kegiatan tersebut. Karena itu, AMPHIBI mendesak agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh guna memastikan seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Desak Wali Kota Panggil dan Periksa Kepala Dinas serta Pihak Terkait

Dalam tuntutan aksinya, AMPHIBI meminta Wali Kota Palembang segera mengambil langkah konkret dengan memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Perkimtan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta seluruh pihak yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pencair anggaran kelima paket pekerjaan tersebut.

AMPHIBI juga mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap dokumen perencanaan, dokumen pengadaan, kontrak pekerjaan, laporan progres fisik, bukti pembayaran, hingga pemeriksaan langsung terhadap kondisi pekerjaan di lapangan.

Mereka menegaskan, apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya penyimpangan, kerugian keuangan negara, penyalahgunaan kewenangan, atau indikasi tindak pidana korupsi, persoalan tersebut harus

Wahyu: Jangan Biarkan Uang Rakyat Kehilangan Arah

Koordinator Aksi AMPHIBI, Wahyu, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dan pemuda dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ia meminta Pemerintah Kota Palembang tidak menganggap tuntutan tersebut sebagai kritik biasa, melainkan sebagai bentuk kepedulian publik terhadap pengelolaan uang rakyat.

Wahyu mengatakan, pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut dan mempertimbangkan langkah pelaporan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan bukti awal yang cukup terkait dugaan penyimpangan dalam lima paket pekerjaan tersebut.

“Kami tidak ingin anggaran puluhan miliar rupiah hanya menjadi angka dalam dokumen perencanaan. Kami meminta transparansi, pemeriksaan menyeluruh, dan pertanggungjawaban dari seluruh pihak yang terlibat. Jika ditemukan pelanggaran, jangan ada yang dilindungi dan proses hukum harus berjalan tanpa tebang pilih,” tegas Wahyu.

AMPHIBI berharap Pemerintah Kota Palembang segera merespons tuntutan tersebut dengan melakukan pemeriksaan secara objektif dan transparan demi memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan sesuai aturan serta kepentingan masyarakat.,(*)

 

Pos terkait

banner 468x60