DIDUGA MINTA UANG Rp2,5 JUTA DAN TAHAN HP TAMU, LUNA WARE HOUSE HOTEL JAMBI DISOROT!

JAMBI – Dugaan permintaan uang sebesar Rp2,5 juta disertai dugaan penahanan telepon genggam (HP) dan pembatasan kebebasan tamu untuk meninggalkan hotel di Luna Ware House Hotel, Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, kini menjadi sorotan aktivis Jambi, Amri. Kamis (19/11/2026).

Peristiwa tersebut bermula ketika seorang pria melakukan pemesanan kamar (check-in) di Luna Ware House Hotel. Sebelum meninggalkan hotel karena urusan pekerjaan, pria tersebut diketahui mengundang dua orang temannya berinisial ND dan CA untuk datang dan tinggal di kamar yang telah dipesannya.

Namun, tidak berselang lama, kedua tamu tersebut diduga merokok di dalam kamar. Aktivitas itu kemudian dipersoalkan oleh pihak hotel. Berdasarkan pengakuan ND dan CA, pihak hotel meminta pembayaran sebesar Rp2,5 juta apabila keduanya ingin meninggalkan hotel.

Karena tidak mampu memenuhi permintaan tersebut, ND dan CA mengaku menyerahkan telepon genggam miliknya sebagai jaminan. Persoalan semakin menjadi perhatian setelah keduanya mengaku tidak diperbolehkan keluar dari hotel sebelum menyelesaikan pembayaran.

Bahkan, berdasarkan pengakuan mereka, keduanya sempat menahan lapar selama berjam-jam karena tidak diperbolehkan keluar untuk membeli makanan.

Merasa membutuhkan pertolongan, ND dan CA kemudian menghubungi awak media melalui pesan WhatsApp. Mendapatkan informasi tersebut, perwakilan awak media mendatangi lokasi pada malam harinya untuk meminta penjelasan kepada pihak hotel.

Setelah terjadi perdebatan, pihak hotel akhirnya memperbolehkan ND dan CA meninggalkan lokasi. Namun, telepon genggam milik keduanya disebut masih ditahan dan baru dapat diambil apabila membayar uang sebesar Rp2,5 juta.

Dalam keterangannya melalui pesan WhatsApp, CA mengaku keberatan dengan nominal uang yang diminta pihak hotel.

“Kalau tidak membayar, saya akan melapor. Tidak tahu mau melapor ke siapa. Dia meminta jaminan, dia meminta handphone (HP). Saya bilang HP saya penting untuk mengabari orang. Pihak hotel menjawab, ‘Kan kamu merokok’. Kami sudah meminta keringanan, tidak usah Rp2,5 juta. Harga kamar saja Rp250 ribu, masa harus membayar Rp2,5 juta,” ungkap CA.

CA juga mengaku pihak hotel kembali berbicara dengan nada keras ketika dirinya meminta keringanan pembayaran.

Dalam pesan WhatsApp lainnya yang diterima awak media, CA menyampaikan keluhannya karena tidak diperbolehkan keluar untuk membeli makanan.

“Bang, dak boleh keluar dari hotel ni. Aku lapar nak beli makan be. Dak boleh keluar dari sini, ditahannya. Katonyo selesaikan dulu. Aku nak balek dari tadi, nunggu kamu be. Ini lah sore,” demikian isi pesan CA kepada awak media.

Sementara itu, dalam rekaman video yang diterima awak media, terdengar seseorang yang diduga pihak hotel berulang kali mengatakan, “Tflah, aku ni nak balek.”

Karena telepon genggam belum dikembalikan, pihak ND dan CA akhirnya melakukan pembayaran sebesar Rp2,5 juta. Berdasarkan informasi yang diterima awak media, uang tersebut dikirimkan ke rekening atas nama Dewanto Attan.

AMRI: JIKA ADA SOP, JELASKAN KEPADA PUBLIK!

Menanggapi persoalan tersebut, Aktivis Jambi Amri menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti dan mengusut persoalan tersebut agar mendapatkan kejelasan.

Menurut Amri, perlu dipertanyakan apakah tindakan yang dilakukan pihak hotel sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) atau justru merupakan tindakan oknum yang tidak memiliki dasar dan kewenangan yang jelas.

“Handphone ditahan, meminta uang jutaan rupiah, dan parahnya apakah ini disebut manusiawi? Mereka sampai menahan lapar berjam-jam. Ini soal kemanusiaan. Jika memang ada SOP-nya, tolong jelaskan kepada publik,” tegas Amri.

Ia juga meminta asosiasi perhotelan agar tidak tinggal diam dan dapat memberikan respons terhadap persoalan yang menjadi perhatian masyarakat tersebut.

“Untuk asosiasi perhotelan, tolong responsif terhadap permasalahan ini. Kemudian, kepada pihak terkait dan berwenang, apabila ditemukan adanya pelanggaran, kami meminta agar dilakukan evaluasi secara serius, termasuk meninjau kembali izin operasional perhotelan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku,” lanjutnya.

DIDUGA BERSINGGUNGAN DENGAN PIDANA, KUHP JADI DASAR PENELUSURAN

Persoalan ini juga perlu ditelusuri dari aspek hukum pidana apabila dugaan perbuatan tersebut terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan aparat penegak hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat sejumlah ketentuan yang relevan untuk dikaji sesuai fakta dan unsur perbuatannya.

Pertama, Pasal 446 KUHP mengenai perampasan kemerdekaan orang secara melawan hukum, dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Kedua, Pasal 482 KUHP mengenai pemerasan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, apabila terbukti terdapat unsur kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang menyerahkan barang.

Ketiga, Pasal 486 KUHP mengenai penggelapan, yang dapat ditelusuri apabila penguasaan telepon genggam milik orang lain memenuhi unsur penggelapan sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.

Penerapan pasal-pasal tersebut tentu harus didasarkan pada hasil penyelidikan dan penyidikan, termasuk pemeriksaan terhadap bukti transaksi, rekaman video, percakapan WhatsApp, keterangan saksi, serta klarifikasi pihak hotel.

Aktivis Jambi Amri menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh hanya dianggap sebagai persoalan aturan internal perhotelan apabila ditemukan indikasi perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.

“Kalau benar ada tamu yang tidak diperbolehkan meninggalkan hotel, kemudian HP ditahan dan diminta membayar uang Rp2,5 juta, ini harus diperiksa secara serius. Jangan sampai aturan internal hotel dijadikan alasan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Kami meminta aparat mengusut siapa yang bertanggung jawab dan apa dasar tindakan tersebut,” tegas Amri.

MINTA PIHAK BERWENANG TURUN TANGAN

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh pernyataan resmi dari manajemen Luna Ware House Hotel mengenai dasar permintaan uang Rp2,5 juta, alasan penahanan telepon genggam milik ND dan CA, serta dugaan pembatasan kebebasan keduanya untuk meninggalkan hotel.

Persoalan ini diharapkan menjadi perhatian pihak kepolisian, pemerintah daerah, instansi yang membidangi perizinan dan pariwisata, serta asosiasi perhotelan untuk melakukan penelusuran sesuai kewenangan masing-masing.

Apabila ditemukan adanya pelanggaran, diharapkan tindakan tegas dapat diberikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perizinan yang berlaku, termasuk evaluasi terhadap izin operasional hotel apabila memenuhi dasar hukum untuk dilakukan peninjauan.

Awak media tetap membuka ruang seluas-luasnya kepada manajemen Luna Ware House Hotel maupun pihak-pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi, hak jawab, dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.

Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan sampai persoalan ini mendapatkan kejelasan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku. (Tim).

Pos terkait

banner 468x60