Muaro Jambi – Keberadaan sebuah kafe yang diduga beroperasi sebagai tempat hiburan malam atau kafe remang-remang di kawasan Pasar 4, Desa Bakti Mulya, Kecamatan Sungai Bahar U5, Kabupaten Muaro Jambi, menjadi sorotan masyarakat.
Pasalnya, aktivitas tempat usaha tersebut disebut-sebut telah menimbulkan keresahan bagi sebagian warga sekitar. Masyarakat berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas usaha yang berada di lingkungan mereka.
Berdasarkan keterangan salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, aktivitas kafe tersebut diduga melibatkan sejumlah perempuan yang bekerja di lokasi itu. Warga juga menyebut adanya seseorang yang dikenal dengan panggilan Bu Sopi.
“Keberadaan aktivitas kafe tersebut cukup meresahkan. Kami berharap pemerintah dan aparat terkait turun langsung untuk melihat kondisi sebenarnya di lapangan. Jangan sampai apabila memang ditemukan pelanggaran, justru dibiarkan berlarut-larut,” ungkap sumber kepada awak media.
Warga meminta agar pihak berwenang tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap legalitas usaha, tetapi juga memastikan apakah aktivitas di dalamnya sesuai dengan ketentuan perizinan dan peraturan daerah.
DASAR HUKUM DAN ATURAN YANG PERLU DIPERHATIKAN
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, sejumlah ketentuan hukum dapat menjadi dasar penindakan sesuai jenis pelanggarannya, antara lain:
1. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mulai berlaku 2 Januari 2026. Ketentuan pidana dapat diterapkan apabila ditemukan unsur tindak pidana yang sesuai dengan perbuatan dan pembuktiannya.
2. Perda Kabupaten Muaro Jambi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila, yang perlu diperiksa status keberlakuan dan ketentuan pasalnya oleh instansi berwenang.
3. Perda Kabupaten Muaro Jambi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, sebagai salah satu dasar pengawasan terhadap legalitas kegiatan usaha.
4. Apabila ditemukan indikasi perdagangan orang, eksploitasi atau pemaksaan terhadap perempuan, aparat dapat menelusuri kemungkinan penerapan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sepanjang unsur-unsurnya terpenuhi.
DESAK SATPOL PP DAN APARAT KEPOLISIAN TURUN KE LOKASI
Masyarakat berharap Satpol PP Kabupaten Muaro Jambi bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), pemerintah kecamatan, pemerintah desa serta Polsek setempat segera melakukan pengecekan langsung.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan jenis kegiatan usaha, kelengkapan perizinan, jam operasional, serta ada atau tidaknya aktivitas yang bertentangan dengan hukum.
Awak media juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pemilik maupun pengelola kafe yang disebutkan dalam informasi masyarakat.
Perlu ditegaskan, hingga berita ini diterbitkan, informasi mengenai dugaan pelanggaran tersebut masih berdasarkan keterangan sumber warga dan belum merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan aparat penegak hukum.
Masyarakat berharap Kabupaten Muaro Jambi tetap menjadi lingkungan yang aman, tertib dan nyaman, serta setiap kegiatan usaha berjalan sesuai aturan yang berlaku. (Chan)
TIM INVESTIGASI LMP-INEWS.COM
