JAMBI – Forum SELARAS MIGAS menjadi momentum penguatan sinergi lintas sektor dalam tata kelola pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) di sektor hulu minyak dan gas bumi. Kegiatan yang digagas Pertamina EP Field Jambi dan Pertamina Hulu Energi (PHE) Jambi Merang itu digelar di Hotel BW Luxury Jambi, Rabu (6/5/2026).
Kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat koordinasi dalam pengelolaan aset negara yang tertib, aman, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung keselamatan operasi migas, perlindungan masyarakat, dan kelestarian lingkungan di sekitar wilayah kerja.
Forum tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi strategis, di antaranya Pemerintah Kota Jambi, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Wilayah Sumatera Bagian Selatan, KPKNL Jambi, Korem 042/Garuda Putih, Kejaksaan Tinggi Jambi, hingga perwakilan SKK Migas Sumbagsel. Peserta yang hadir berasal dari unsur Forkopimca di wilayah kerja Pertamina EP Field Jambi dan PHE Jambi Merang.
Sebagai industri strategis nasional, sektor hulu migas memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan energi dan mendukung penerimaan negara. Dalam operasionalnya, sektor ini memanfaatkan BMN yang dikelola Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), termasuk Pertamina EP Field Jambi dan PHE Jambi Merang di bawah pengawasan SKK Migas.
Meningkatnya kebutuhan pemanfaatan aset negara untuk kepentingan publik dan pembangunan daerah dinilai menghadirkan tantangan baru. Karena itu, pemanfaatan BMN harus tetap berada dalam koridor regulasi, mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, legalitas, serta tidak mengganggu keberlangsungan operasi migas.
Pjs General Manager Pertamina Hulu Rokan Zona 1, Tedjo Soemantri, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga tata kelola aset negara di sektor hulu migas.
“Industri hulu minyak dan gas bumi merupakan sektor strategis nasional yang berperan vital dalam menjaga ketahanan energi. Tidak hanya berorientasi pada target produksi, sektor ini juga memiliki tanggung jawab dalam optimalisasi penerimaan negara, pengamanan aset, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, seluruh aset yang digunakan dalam kegiatan hulu migas merupakan BMN yang wajib dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, meningkatnya kebutuhan pemanfaatan aset negara untuk kepentingan publik harus diimbangi dengan kepastian hukum dan jaminan keselamatan operasional.
“Keselamatan menjadi prioritas utama, terutama karena banyak fasilitas migas berada dekat dengan permukiman warga. Karena itu diperlukan pengawasan ketat dan komunikasi terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Jambi, Maulana, mengapresiasi penyelenggaraan forum SELARAS MIGAS sebagai langkah strategis memperkuat sinergi pemanfaatan aset negara bagi kepentingan masyarakat.
“Kegiatan ini sangat baik karena menghadirkan seluruh stakeholder dalam satu forum koordinasi untuk menyatukan persepsi dan mempercepat langkah bersama,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi kontribusi Pertamina melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan program gasifikasi rumah tangga yang dinilai membantu masyarakat memperoleh akses energi yang lebih murah dan berkelanjutan.
Selain itu, Maulana menyoroti pentingnya penyelesaian persoalan tumpang tindih lahan yang berkaitan dengan aset dan operasional migas melalui koordinasi lintas sektor.
“Kami akan mendorong pertemuan lanjutan dengan seluruh pihak terkait agar dapat dirumuskan langkah konkret demi meminimalkan potensi risiko di masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbagsel, Safe’i Syafri, menilai forum SELARAS MIGAS menjadi langkah penting dalam memperkuat pemahaman bersama terkait pemanfaatan BMN di lingkungan hulu migas.
Menurutnya, seluruh aset yang digunakan dalam kegiatan hulu migas merupakan BMN yang pengelolaannya harus melalui evaluasi ketat dan koordinasi lintas kementerian guna menghindari konflik hukum maupun sosial.
“Setiap permohonan pemanfaatan aset negara harus melalui kajian menyeluruh agar tidak menimbulkan risiko di kemudian hari. Pada prinsipnya, seluruh upaya ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat dan negara, namun tetap harus sesuai ketentuan yang berlaku,” tandasnya.
Melalui forum SELARAS MIGAS, diharapkan tercipta keselarasan pemahaman dan penguatan koordinasi lintas sektor dalam pemanfaatan BMN di lingkungan Pertamina, sehingga pengelolaan aset negara dapat berjalan aman, tertib, dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat tanpa mengganggu keberlangsungan operasi hulu migas. (A. Rayhan)
Editor : Heri
